Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) baru saja mengamankan suntikan dana segar senilai US$10 miliar atau sekitar Rp162 triliun dari ACWA Power, perusahaan energi ternama asal Arab Saudi. Momen bersejarah ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Vice Chairman and Managing Director ACWA Power, Raad Al Saady, dan CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @rosanroeslani pada Rabu (2/7/2025), Rosan mengonfirmasi kerja sama strategis ini. “Danantara dan ACWA Power telah menyepakati kemitraan dengan nilai investasi mencapai US$10 miliar atau setara Rp162 triliun,” tulisnya.
Rosan menjelaskan bahwa dana ini akan dialokasikan untuk pengembangan utilitas energi terbarukan di Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi serta aliran investasi di sektor energi. Selain itu, langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai net zero emissions pada 2060.
“Penandatanganan MoU bersama Mr. Raad Al Saady menjadi langkah konkret untuk mempercepat transisi energi bersih di Tanah Air. Kemitraan ini juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan target emisi nol bersih,” papar Rosan.
Sebelumnya, Danantara telah mencatat sejumlah kesepakatan investasi dengan beberapa negara sejak diluncurkan oleh Prabowo Subianto akhir Februari 2025. Mitra-mitra tersebut mencakup Qatar, Rusia, China, hingga Australia, dengan total nilai investasi mencapai US$7 miliar atau Rp112,7 triliun.
Rosan optimistis kehadiran Danantara akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menegaskan bahwa lembaga ini siap mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Keberadaan Danantara diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Dengan izin Allah, kita akan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan Bapak Presiden,” ucap Rosan.
Lihat juga Video: Danantara Resmi Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI DPR